Belakangan ramai diperbincangkan bahwa pemerintah telah menyesuaikan istilah yang tepat untuk program studi (prodi) Teknik menjadi Rekayasa.
Penyesuaian itu dilakukan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Nomor 96/B/KPT/2025 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademi dan Pendidikan Profesi.
Surat ini telah ditandatangani oleh Dirjen Dikti Khairul Munadi pada tanggal 9 September 2025. Meski demikian, Kemendikti menegaskan, meski menyesuaikan istilah Teknik jadi Rekayasa tidak serta merta menghapus keberadaan nama prodi teknik.
Kemendikti menegaskan, kebijakan nomenklatur program studi saat ini memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk memilih nomenklatur yang paling sesuai dengan karakter keilmuan, pendekatan kurikulum, perkembangan disiplin ilmu, serta kebutuhan pengembangan akademik masing-masing.
Rekayasa padanan resmi dari istilah bahasa Inggris Engineering
“Kementerian menegaskan, tidak ada penghapusan istilah Teknik dan tidak ada kewajiban mengubah nomenklatur dari Teknik menjadi Rekayasa. Keduanya tetap diakui dalam rumpun keilmuan Engineering,” tulis Kemendikti dikutip dari laman resminya, Minggu (17/5/2026).
Kemendikti menjelaskan, pemerintah menghadirkan istilah Rekayasa karena istilah Rekayasa merupakan padanan resmi dari istilah bahasa Inggris Engineering.
Dalam KBBI, istilah rekayasa dimaknai sebagai penerapan kaidah ilmu dalam desain, pembangunan, dan pengoperasian sistem, teknologi, maupun konstruksi secara efektif dan efisien.
Oleh karena itu, penggunaan istilah Rekayasa bukan merupakan istilah baru, melainkan bagian dari pengembangan dan pembakuan terminologi keilmuan dalam bahasa Indonesia.
Meski demikian, Kemendikti menegaskan penggunaan istilah Rekayasa tidak dimaksudkan untuk menggantikan istilah Teknik yang selama ini telah digunakan secara luas dan memiliki sejarah, reputasi, serta pengakuan yang kuat dalam pendidikan tinggi Indonesia.
Program studi seperti Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, dan tata nama teknik lainnya tetap menjadi bagian penting dan sepenuhnya diakui dalam rumpun keilmuan Teknik.
“Tidak perlu dilakukan perubahan terhadap nama-nama Program Studi Teknik yang saat ini telah ada. Tidak terdapat kebijakan yang mewajibkan perguruan tinggi mengubah nomenklatur “Teknik” menjadi “Rekayasa”,” tulis Kemendikti lagi.
Kemendikti menegaskan, kebijakan nomenklatur program studi saat ini memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk memilih nomenklatur yang paling sesuai dengan karakter keilmuan, pendekatan kurikulum, perkembangan disiplin ilmu.
Serta kebutuhan pengembangan akademik masing-masing. Biasanya penggunaan istilah Rekayasa lebih banyak muncul pada bidang multidisipliner dan teknologi baru, seperti Rekayasa Perangkat Lunak, Rekayasa Hayati, Teknologi Rekayasa Komputer, dan Teknologi Rekayasa Material Maju.
“Dengan demikian, istilah Teknik dan Rekayasa tidak perlu dipertentangkan karena keduanya berada dalam rumpun keilmuan yang sama dan sama-sama merepresentasikan bidang Teknik,” lanjut Kemendikti.
“Perbedaannya lebih terkait pada pendekatan nomenklatur dan konteks pengembangan bidang ilmu,” tutup tulisan Kemendikti.
Respons kampus dan DPR
Terkait hal ini, Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah menegaskan UI akan tetap menggunakan nomenklatur Teknik dan bukannya Rekayasa pada fakultas-fakultas terkait bidang Teknik.
“Jadi kalau esensinya sama dan juga ada ruang untuk tetap dipertahankan, ya kita lebih memilih mempertahankan Teknik ini,” kata Heri di Gedung Vokasi UI, Depok, Jawa Barat, Senin (18/5/2026).
Dalam pembuatan prodi baru, kata Heri, juga akan tetap mempertimbangkan penggunaan kata teknik sebagai upaya penyeragaman fakultas yang sudah ada.
“Kita harus lihat juga nanti keseragamannya ya, kalau dalam satu fakultas ada teknik, ada rekayasa kan rasanya gimana, mungkin kita sementara ini akan tetap menggunakan teknik,” jelas Heri.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berharap perubahan nomenklatur prodi Teknik menjadi Rekayasa tidak hanya sekedar mengubah nama.
“Fokus utama pendidikan tinggi harus tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan, bukan sekadar mengubah nama program studi,” kata Hetifah kepada Kompas.com, Minggu (17/5/2026).
Harus dilakukan dengan penguatan substansi kurikulum dan kualitas lulusan
Politikus Partai Golkar itu mendukung langkah penyesuaian dengan istilah rekayasa internasional, karena berpotensi meningkatkan pengakuan global terhadap lulusan Indonesia.
Menurutnya pergantian nama harus dilakukan dengan penguatan substansi kurikulum serta peningkatan kualitas lulusan.
“Semangat perubahan ini harus benar-benar mampu mendorong daya saing,” ujarnya.
Hetifah berpendapat, transisi menuju penggunaan istilah “Rekayasa” perlu dilakukan secara cermat. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi mahasiswa dan alumni.
“Yang terpenting, pemerintah perlu menjamin bahwa perubahan ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lulusan, khususnya dalam hal akreditasi, sertifikasi profesi, proses rekrutmen kerja, maupun pengakuan internasional,” ujar Hetifah.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyikapi kebijakan tersebut secara proporsional.
“Di satu sisi, kami mendukung upaya penyelarasan dengan istilah internasional engineering karena dapat meningkatkan pengakuan lulusan global Indonesia,” kata Lalu kepada Kompas.com. Jumat (15/5/2026).
Meski begitu, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sekadar mengganti nama. Ia pun mendorong adanya peningkatan konsistensi dan kualitas lulusan.
“Sebab semangat di balik perubahan nama harus benar-benar berdampak pada daya saing,” ucapnya.
Selain itu, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menilai transisi menuju istilah “Rekayasa” harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan disorientasi akademik maupun administratif bagi mahasiswa dan alumni.
Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan bahwa perubahan nomenklatur ini tidak merugikan karyawan dalam proses akreditasi, sertifikasi profesi, rekrutmen kerja, maupun pengakuan internasional.
“Fokus utama pendidikan tinggi tetap harus pada peningkatan kualitas dan daya saing lulusan, bukan hanya pada perubahan nama program studi,” ujarnya.
Sumber: Kompas.com
