TERNATE – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Ternate pada Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa aksi secara tegas menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.
Aksi ini dipicu oleh kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi serta kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin menekan kesejahteraan rakyat.
Presiden BEM Unkhair, M. Fatahuddin Hadi, menyatakan bahwa saat ini kondisi Indonesia sedang berada dalam zona bahaya akibat tekanan ekonomi yang bertubi-tubi.
”Ekonomi Indonesia sedang tertekan. Ini menjadi cerminan betapa rapuhnya fondasi ekonomi domestik kita. Tingginya ketergantungan pada impor serta tata kelola yang buruk membuat perekonomian kita sangat rentan,” ujar Fatahuddin di sela-sela aksi.
Fatahuddin menilai, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini berdampak langsung pada meroketnya harga kebutuhan pokok di pasar. Kondisi ini pun dinilai paling mencekik masyarakat kelas menengah ke bawah.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti masalah klasik distribusi energi yang tidak pernah tuntas. “Kenaikan harga BBM nonsubsidi selalu dibarengi dengan kelangkaan BBM bersubsidi. Lemahnya pengawasan di lapangan membuka ruang terjadinya ketimpangan, sehingga distribusi subsidi menjadi tidak tepat sasaran,” tambahnya.
Dalam orasinya, BEM Unkhair juga mengkritik keras program prioritas pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa (Kopdes), yang dinilai minim pengawasan dan bermasalah dalam tata kelola.
”Program yang tidak dikelola dengan baik bukan menyelesaikan masalah, melainkan berpotensi menjadi beban fiskal yang besar bagi negara. Program MBG saja disebut memakan anggaran hingga Rp1,5 triliun per hari. Ini beban nyata yang kita rasakan,” tegas Fatahuddin. “Karena itu, kami dari Unkhair bergerak menuntut rezim Prabowo-Gibran untuk turun.”
Selain menyuarakan isu-isu nasional, Aliansi BEM Unkhair juga membawa sejumlah rapor merah dan isu lokal di Maluku Utara (Malut). Secara total, terdapat 15 poin tuntutan yang dilayangkan massa aksi:
Turunkan harga BBM, Cabut Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri, Turunkan harga sembako, Tangkap mafia BBM di Kota Ternate, Usut tuntas kasus pembunuhan di Halmahera Barat (Halbar) dan Halmahera Tengah (Halteng).
Menolak proyek Giant Seawall (tanggul laut raksasa), Tarik pasukan militer kembali ke barak, Hapus program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes, serta cabut Perpres Nomor 1 Tahun 2025, Copot Bahlil Lahadalia dan Natalius Pigai dari jabatan menteri.
Sahkan UU Masyarakat Adat, Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis, Wujudkan pendidikan gratis dan tingkatkan kesejahteraan guru, Siapkan mitigasi transportasi serta pemenuhan kebutuhan dasar di Maluku Utara, Lakukan sentralisasi APBD untuk kesejahteraan rakyat Maluku Utara, Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk segera membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
